KRUSIAL.online, SAMPANG – Pasca terpilihnya Kepala Desa (Kades) Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang H Mochammad Widjan sebagai Ketua Klebun Pantura Sampang Bersatu beberapa hari lalu. Dia langsung melakukan gebrakan dan langkah-langkah taktis dalam membangun eksistensi paguyupan tersebut.
Bun Wid sapaan karibnya menyatakan, selama ini masyarakat Pantura (Pantai Utara) hanya dijadikan obyek penderita untuk mendulang suara setiap ada pesta demokrasi 5 tahunan, baik itu Pemilu Legislatif (Pilleg), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan terutama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Namun usai keinginannya terpenuhi, rakyat Pantura ditinggal begitu saja dengan segudang janj-janji di masa kampanye yang tak pernah direalisasikan,” sentilnya Selasa (7/6/2022).
Berangkat dari kondisi tersebut, ia bersama para Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Klebun Pantura Bersatu, berupaya mengajak semua komponen masyarakat membangun kekuatan bersama agar mempunyai bargaining power atau kekuatan tawar terhadap Calon Legislatif (Caleg) maupun Calon Bupati (Cabup).
“Kami akan membuat kontrak politik dengan setiap Calon Bupati (Cabup) yang mempunyai komitmen untuk membangun Pantura, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Karena faktanya wilayah Utara mempunyai kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, seperti hasil laut, pertanian dan perkebunan, tetapi sayangnya selama ini tidak ada perhatian serius dari penentu kebijakan,” jelas Widjan.
Jadi tambah dia, kontrak politik tersebut merupakan sebuah gerakan moral yang bertujuan supaya pasangan calon (paslon) selama masa kampanye mampu menepati janjinya untuk membangun di wilayah Utara, bukan hanya sekedar retorika semu.
“Apabila nanti janjinya ternyata melenceng, maka rakyat Pantura akan menagih sesuai dengan kontrak politik yang telah disepakati bersama,” tegasnya.
Menurut Widjan keberadaan paguyupan Klebun Pantura Bersatu hadir untuk menampung aspirasi masyarakat Pantura yang tersumbat. Contohnya di sejumlah pelosok desa akses jalan banyak yang tidak tersentuh pembangunan sama sekali, sehingga roda perekonomian di desa itu menjadi terhambat.
“Saat ini terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan daerah pedesaan. Infrastruktur di kota benar-benar di genjot, sementara kondisi ruas jalan desa justru banyak yang dibiarkan terbengkalai,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan, Klebun Pantura Sampang Bersatu yang digagas oleh para Kepala Desa (Kades) meliputi Kecamatan Banyuates dengan jumlah 20 desa, Ketapang terdiri dari 20 desa dan Sokobanah ada 12 desa.
Setelah terpilih secara aklamasi, Widjan menunjuk, Wakil Ketua 1 dari Banyuates, Kades Asem Jaran H Marzuki, dan Kades Sokobanah Laok Tris sebagai Wakil Ketua 2. Jabatan Sekretaris 1 Umam Kades Tragah, Banyuates, Sekretaris 2 H A. Syukaryadi AS Kades Bunten Barat, Ketapang dan Sekretaris 3 Sinol Kades Tamberu Timur, Sokobanah. Sedangkan Bendahara 1 di tempati Suud Kades Batioh, Banyuates, Bendahara 2 H Mursidi Kades Pancor Ketapang, Bendahara 3 Martuli Kades Bira Tengah Sokobanah.
Penulis/Editor : A Hairuddin
