KRUSIAL.online, SAMPANG – sosok Calon Bupati (Cabup) Sampang, KH Muhammad Bin Muafi Zaini merupakan figur yang sangat peduli terhadap pengembangan dunia pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes). Terlebih lagi dia lahir dan di besarkan di kalangan pesantren bahkan kinu menjadi Pengasuh pesantren ternama di Kecamatan Camplong
Cabup berpasangan dengan Calon Wakil Bupati H Abdullah Hidayat yang diberangkatkan koalisi sejumlah Partai Politik (Parpol) diantaranya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu berkontribusi dalam pengembangan dan peningkatan pendidikan pesantren.
“Pesantren di Indonesia berperan banyak dalam pendidikan, maupun di sisi sosial kemasyarakatan, bahkan dalam perjuangan kemerdekaan. Keberadaan pesantren menjadi ekosistem yang unik, karena mensuplai masyarakat dengan mengatur mindset dalam arti mempengaruhi sistem pemikiran dikalangan masyarakat,” jelas Pengasuh PP Nazhatut Thullab Prajja, Camplong tersebut, Rabu (28/8/2024).
Sejauh ini menurut Ketua DPD Partai Golkar Sampang ini, .ada 20 tipikal pesantren di Indonesia, mulai dari pesantren salafiah, pesantren modern, ada juga yang memadu madankan salafiyah dengan modern. Bahkan ada juga pesantren tasawuf, serta pesantren yang lebih pada pendidikan vokasi.
“Salah satu penyebab rendahnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur, karena pesantren salafiyah outputnya menghasilkan santri bisa berbahasa arab dan membaca literatur bahasa arab dengan baik. Sehingga menjadi kendala karena standard IPM dalam sisi pendidikan harus literasi berbahasa Indonesia atau latin,” paparnya.
Jadi lanjutnya, apabila pesantren salafiyah dengan jumlah santri yang cukup banyak seandainya nilai pendidikan mereka di masukkan dalam standar IPM. Maka akan menjadi lonjakan kenaikan jumlah yang cukup signifikan sehingga dapat mendongkrak angka IPM Jatim.
“Problema yang terjadi selama ini jumlah pesantren di Jatim sebanyak 6.744 dengan lulusan santri yang sangat besar tapi sayang tidak masuk dalam sistem IPM. Dengan adanya Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren Jatim, maka akan memberikan kepastian hukum, sekaligus keadilan yang sama bagi pesantren untuk mendapatkan dukungan fasilitas pemerintah,” pungkas mantan Anggota DPRD Provinsi Jatim 2 periode itu.
Penulis/Editor : A Hairuddin
