KRUSIAL.online, BANGKALAN – Kepala Puskesmas Gegger, Kecamatan Gegger, Kabupaten Bangkalan, menjadi sorotan setelah muncul dugaan mark-up anggaran pengadaan generator set (genset) berkekuatan 40KVA dengan nilai pagu proyek sebesar Rp199.650.000. Pasalnya, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim media di lapangan, harga tertinggi genset serupa di pasaran hanya mencapai sekitar Rp100.000.000.
Berdasarkan laporan tersebut, awak media berhasil mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala Puskesmas Gegger. Ia mengakui bahwa proyek pengadaan genset memang menggunakan pagu anggaran sebesar Rp199.650.000. Pernyataan ini semakin menguatkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam penentuan anggaran tersebut. “Benar, pagu anggaran untuk pengadaan genset adalah Rp199.650.000,” katanya saat dimintai keterangan.
Namun, hingga berita ini ditulis, Kepala Puskesmas Gegger Ajrun, belum memberikan penjelasan rinci mengenai proses pengadaan dan mekanisme penentuan nilai pagu. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama mengingat perbedaan harga yang signifikan dibandingkan dengan harga pasar.
Dalam investigasi mendalam, ditemukan bahwa harga pasar genset 40KVA, termasuk produk berkualitas tinggi, berkisar antara Rp 80.000.000 hingga Rp100.000.000. Perbedaan hampir dua kali lipat ini memicu dugaan bahwa ada pemborosan anggaran, bahkan potensi praktik korupsi dalam proyek tersebut.
Aktivis antikorupsi di Bangkalan Sofi turut angkat suara. Mereka meminta agar pihak berwenang segera mengusut dugaan mark-up ini. “Pengadaan barang di sektor publik harus transparan dan akuntabel. Jika ada selisih harga yang tidak wajar, maka ini harus dijadikan prioritas investigasi,” ujar salah seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Masalah seperti ini, jika terbukti, tentu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Apalagi, Puskesmas Gegger merupakan salah satu fasilitas penting di kecamatan yang melayani ribuan masyarakat.
Masyarakat Gegger pun turut menyampaikan kekhawatiran mereka. Salah seorang warga yang ditemui di depan Puskesmas mengatakan bahwa mereka berharap fasilitas publik dikelola secara bijak dan anggaran digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.
“Kami tidak mau uang negara disalahgunakan, itu kan seharusnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Hingga saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan mark-up anggaran di Puskesmas Gegger. Dinas Kesehatan yang membawahi Puskesmas juga belum menanggapi kabar ini.
Pihak terkait diharapkan segera turun tangan untuk melakukan audit dan investigasi secara transparan. Jika benar ada penyelewengan anggaran, pelaku harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas di sektor publik menjadi harapan utama masyarakat agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa depan.
Penulis : Jamal
Editor : A Hairuddin
